Diskusi Publik: Refleksi Akhir Tahun Program Pascasarjana UMY

 

Dalam rangka menyongsong tahun baru, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan acara diskusi publik yang bertajuk “Catatan Akhir Tahun 2018 dan Outlook 2019”, pada Hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 bertempat di Ruang Direktur Pascasarjana Gedung. Acara ini dihadiri oleh sejumlah civitas akademika dari Program Pascasarjana, dosen, serta para mahasiswa magister. Diskusi publik yang merupakan kegiatan rutin setiap triwulan ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu yang berkembang di Indonesia, khususnya di penghujung tahun 2018.

 

Dr. Muhammad Nurul Yamin selaku Wakil Direktur Pascasarjana menyampaikan pengantar mengenai sejumlah isu di Indonesia yang patut untuk dicermati dalam satu tahun ini. Menurut Dr. Muhammad Nurul Yamin, Islam sejatinya telah mengajak kita untuk merefleksi apa yang telah berlalu, sebagaimana perintah dalam Al-Qur’an wa-l-tandzur nafsun ma qaddamat li-ghadd, sehingga apa yang telah terjadi selama tahun 2018 dapat menjadi pertimbangan kita dalam menyambut tahun 2019. Selama satu tahun ini, Indonesia banyak dihadapkan kepada permasalahan, bencana alam, pilpres yang mulai memanas, ketimpangan dalam penegakan hukum bagi masyarakat kecil dan kelompok-kelompok yang termarjinalkan, permasalahan ekonomi, seperti kurs serta saham 51% freeport yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan.

 

Saat ini, dunia global telah mencapai fase Revolusi Industri Ke-Empat. Internet of Things telah menyebabkan komunikasi dapat terjadi secara lebih cepat. Disrupsi digital telah memberikan dampak yang signifikan. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Tulus Warsito, dalam aspek sosial dan politik misalnya, perdebatan-perdebatan bahkan konflik politik di sosial media nampaknya menjadi lebih relevan dibandingkan dengan perdebatan real. Masyarakat mulai mempermasalahkan persoalan yang dulunya tidak menjadi konsumsi masyarakat umum, seperti hutang luar negeri. Walaupun demikian, Indonesia masih memiliki kelebihan yang dapat diperbaiki.

 

Pada aspek ekonomi, Dr. Lilis, melihat masih banyak target pada Nawa Cita yang belum terlaksana. Penurunan angka kemiskinan yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani tidak dapat dijadikan patokan, karena data statistik serta parameter real ketimpangan ekonomi di Indonesia masih tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun ini nyatanya tidak lebih baik dari era Presiden Yudhoyono. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode Yudhoyono pernah mencapai skor 5,6% bahkan hingga 5,8%, namun pada tahun 2015 hingga 2017  ini justru menjadi 5,0%, dan semester tahun ini diperkirakan hanya 5,1% dari target awal 5,4%.  Neraca perdagangan Indonesia sudah mendapat rapor merah sejak Bulan Januari. Tidak hanya itu, tingkat kebahagiaan di Indonesia juga menurun dalam beberapa tahun ini, dulu Indonesia pernah menempati posisi 74 pada Indeks Kebahagiaan Global, kini harus menempati posisi ke 96 dari 156 negara di dunia.

 

Menurut Eko Prasetyo, pendiri Social Movement Institute, dunia saat ini semakin sulit untuk diprediksi. Berkaca kepada Amerika Serikat, kebijakan politik Trump tidak disandarkan kepada referensi yang ilmiah, namun gosip-gosip populer yang berkembang di media. Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia kini mengalami kemunduran, masyarakat saat ini sangat mudah dibohongi. Informasi yang menyenangkan lebih dipercaya dibandingkan kebenaran dan analisa-analisa pakar. Sikap represif yang awalnya identik dengan elite negara, kini juga terjadi di masyarakat, bahkan organisasi-organisasi masyarakat.

 

Eko Prasetyo juga menyayangkan badan negara serta LSM yang terlalu sektoral. Kebijakan-kebijakan yang dipengaruhi LSM maupun badan tertentu seringkali bersifat spesifik dan tidak ada konsolidasi. Dalam menangani korupsi misalnya, korupsi hanya dilihat sebagai persoalan pelanggaran hukum dan sehingga tugas KPK sangat terbatas. Padahal, korupsi juga terkait dengan watak dan pendidikan sehingga pemberantasan korupsi juga memerlukan masukan-masukan dari lembaga pendidikan.

 

Terkait dengan bencana, menurut Dr. Sri Atmaja, Direktur Pascasarjana UMY sekaligus pengurus dari Muhammadiyah Disaster Management Center, Indonesia nampaknya masih mampu belajar dari pengalaman di masa lalu, seperti gempa dan erupsi masif yang pernah terjadi di Indonesia. Secara geografis, sejatinya tidak ada wilayah di Indonesia yang ada aman dari gempa di Indonesia. Kita tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Early Warning System. Bangunan yang ada di permukaan sejatinya lebih berbahaya daripada gempa itu sendiri, karena gempa tidak terjadi di permukaan. Berdasarkan pengamatan terhadap bangunan-bangunan yang rusak pasca gempa, masih banyak konstruksi bangunan di Indonesia yang daya kekuatan bangunan. Pengelolaan pemukiman serta tempat-tempat strategis seperti resort seringkali berada di wilayah yang rawan bencana. Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana sepatutnya menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menghadapi bencana di masa mendatang.